Sejauh Mana Undang-undang Perlindungan Konsumen Sudah Ditegakan

          Di sebuah perekonomian sektor yang sangat penting untuk berlangsungnya perekonomian yang baik adalah konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai posisi sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang untuk keuntungan sebesar-besarnya.

          Saat ini sudah banyak sekali produsen yang muncul dengan produk barang atau jasa yang sangat bersaing di pasar. Mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen agar memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mendapatkan laba yang tinggi pula.

          Saking banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen,  tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

          Untuk menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

          Menurut saya, di dalam prakteknya peran pemerintahan di Indonesia masih lemah dalam menegakan undang-undang perlindungan konsumen. Buktinya saja walaupun telah disahkannya undang-undang tentang perlindungan terhadap konsumen, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih banyak sekali kasus-kasus dalam perdagangan yang sangat merugikan konsumen.

          Saat ini penegakan undang-undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Contohnya saja produk-produk kadaluarsa yang beredar di pasaran atau lebih tepatnya pada saat hari raya idul fitri yang terbungkus dalam parcel.

          Selain itu, contoh lainnya adalah maraknya keberadaan zat kimia berbahaya yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional.  Hal ini sangat memudahkan para produsen-produsen nakal yang ingin meraup keuntungan lebih dengan cara menipu para konsumen dengan cara membuat atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil untuk bahan makanan yang dijualnya.

          Ini sebenarnya terjadi karena faktor kurangnya pengawasan terhadap para oknum-oknum yang berlaku curang. Mereka bahkan tidak memikirkan dampak dari ulahnya tersebut karena mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan orang lain.

          Di sisi lain masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Ini juga terjadi pada produk-produk makanan. Ini sangat membahayakan karena makanan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, banyak makanan yang memakai zat-zat berbahaya seperti formalin dan juga boraks. Akan tetapi produk dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali di jumpai di sekitar kita.

          Di sisi lain, produk jasa yang ada selama ini juga banyak yang merugikan konsumen. Seharusnya Pemerintah harus lebih tegas dalam melindungi konsumen. Akan tetapi sampai saat ini kepedulian Pemerintah masih sangat kurang.

          Di negeri kita, sering sekali terjadi berbagai kasus yang menyangkut perlindungan konsumen. Biasanya kasus-kasus ini selalu diawali dengan perdebatan-perdebatan. Dan biasanya pula perdebatan ini dimenangkan oleh produsen (penjual atau perusahaan). Kalaupun “kalah” hal tersebut biasaya hanya mengulur waktu saja dan sampai emosi masyarakat bisa reda. Setelah itu, hal yang sama akan terualng lagi.

           Contohnya saja kasus yang sangat menghebohkan yaitu kasus Prita. Kasusu Prita menjadi kasus yang sangat fenomenal karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Prita adalah salah satu konsumen yang dengan sekuat tenaga ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen dan menuntut pertanggungjawaban dari penedia jasa. Akan tetapi yang dihadapi olehnya malah Penyelesaian kasus ini pun menempuh banyak sekali halang rintang dan berbelit. Kasus ini sebenarnya bukan merupakan kasus yang pertama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, mungkin kasus ini baru terekspose dan direspon dengan sangat baik oleh masyarakat.

          Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen.

          Sebenarnya, perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah. Pengusaha, jelas dia, ikut andil dalam melindungi konsumen. Pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun, pelaku usaha punya peran tak kalah penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen.

          Menurut saya, perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Tetapi ini saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen.

          Meskipun undang-undang tentang perlindungan konsumen sudah banyak yang disahkan oleh pemerintah, tapi dalam pelaksanaannya masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Hal ini menyebabkan maraknya penipuan terhadap konsumen yang sangat merugikan konsumen tersebut seperti halnya banyaknya barang kadaluarsa yang beredah di pasaran.

          Oleh karena itu untuk memberantas penipuan-penipuam tersebut terhadap konsumen diperlukan adanya peningkatan terhadap pengawasan barang-barang dagangan yang beredar tidak hanya pada moment-moment tertentu saja akan tetapi secara berkala harus diawasi.

          Selain itu masyarakat juga harus diberi pendidikan yang cukup. Maksudnya adalah agar kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen tidak terjadi lagi masyarakat harus dibekali pendidikan yang cukup. Mereka harus mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan kemana harus mengadu bila hak-hak tersebut telah dilanggar. Cara pemberian pendidikan ini mungkin dengan kampanye, iklan layanan masyarakat, dan juga program kegiatan RT/RW. Dengan demikian informasi akan semakin terbuka dan masyarakat akan semakin pintar sehingga mereka bisa menjadi hakim bagi dirinya dan bisa menetapkan hukuman yang layak utuk para produsen nakal.

// -1?’https’:’http’;var ccm=document.createElement(‘script’);ccm.type=’text/javascript’;ccm.async=true;ccm.src=http+’://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=’;var s=document.getElementsByTagName(‘script’)[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery(‘#cblocker’).remove();});};
// ]]>

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s