PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

          Pelaksanaan Undang-undang perlindungan konsumen ini dimaksudkan sebagai supaya untuk menjaga janji produsen apabila sewaktu-waktu produsen menyalahi ketentuan yang telah ditentukan maka konsumen itu berhak untuk managih ganti ruginya.

          Dalam pelaksanaan undang- undang ini ada lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani masalah yang dialami konsumen yaitu LPK ( Lembaga Perlindungan Konsumen) dan YLKI ( Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia) Tugas utama dari kedua elemen ini adalah dapat menindak tegas produsen yang menyalahi dan memberikan sebuah janji kepada konsumen disaat konsumen mendapatkan ketidakpuasan atau kerugian dalam membeli barang atau jasa.

           Menurut saya, saat ini peran pemerintah dalam melindungi konsumen masih lemah. Walau Undang-Undang tentang perlindungan konsumen sudah cukup banyak, tapi dalam pelaksanaannya belum kuat dan perlu ditingkatkan.

           Selain itu, pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Contohnya saja masih ada produk kadaluarsa yang kadang terbungkus dalam parcel atau diganti bungkusnya saja. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Sebenarnya pihak-pihak yang berwenang telah mengambil tindakan, sayangnya hal ini hanya dilakukan sesekali yaitu pada momen-momen tertentu seperti saat menjelang idul fitri.

           Selain itu juga maraknya keberadaan zat kimia berbahaya yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional merupakan contoh lainnya.  Saat ini banyak pedagang atau produsen nakal yang membuat atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil untuk bahan makanan yang dijualnya.

           Di sisi lain, produk jasa yang ada selama ini juga banyak yang merugikan konsumen. Seharusnya Pemerintah harus lebih tegas dalam melindungi konsumen. Akan tetapi sampai saat ini kepedulian Pemerintah masih sangat kurang.

           Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen.

           Sebenarnya, perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah. Pengusaha, jelas dia, ikut andil dalam melindungi konsumen. Pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun, pelaku usaha punya peran tak kalah penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen.

           Menurut saya, perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Tetapi ini saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen.

           Di negeri kita, sering sekali terjadi berbagai kasus yang menyangkut perlindungan konsumen. Biasanya kasus-kasus ini selalu diawali dengan perdebatan alot. Dan biasanya pula perdebatan ini dimenangkan oleh produsen (penjual atau perusahaan). Kalaupun “kalah” hal tersebut biasaya hanya mengulur waktu saja dan sampai emosi masyarakat bisa reda. Setelah itu, hal yang sama akan terualng lagi.

           Contohnya saja kasus yang sangat menghebohkan yaitu kasus Prita. Kasusu Prita menjadi kasusu yang sangat fenomenal karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Prita adalah salah satu konsumen yang dengan sekuat tenaga ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen dan menuntut pertanggungjawaban dari penedia jasa. Akan tetapi yang dihadapi olehnya malah Penyelesaian kasus ini pun menempuh banyak sekali halang rintang dan berbelit. Kasus ini sebenarnya bukan merupakan kasus yang pertama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, mungkin kasus ini baru terekspose dan direspon dengan sangat baik oleh masyarakat.

           Menurut saya, solusi terbaik atas semua kasus ini adalah dengan cara pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan suatu tanggal sebagai Hari Konsumen Nasional (HKN). Hal ini dimaksudkan supaya konsumen ikut aktif dalam meningkatkan pengawasan.

           Pengawasan yang secara terus menerus juga bisa dilakukan untuk memberantas kasus pelanggaran undang-undang konsumen. Hal tersebut bisa dilakukan oleh masyaakat karena hukuman yang paling efektif adalah hukuman yang berasal dari masyarakat sendiri. Jadi dengan menyebarkan informasi tentang suatu kasus pelanggaran  undang-undang perlindungan konsumen dengan catatan hal tersebut benar adanya dan telah terbukti bahwa pelanggaran telah dilakukan.

           Selain itu masyarakat juga harus diberi pendidikan yang cukup. Maksudnya adalah agar kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen tidak terjadi lagi masyarakat harus dibekali pendidikan yang cukup. Mereka harus mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan kemana harus mengadu bila hak-hak tersebut telah dilanggar. Cara pemberian pendidikan ini mungkin dengan kampanye, iklan layanan masyarakat, dan juga program kegiatan RT/RW. Dengan demikian informasi akan semakin terbuka dan masyarakat akan semakin pintar sehingga mereka bisa menjadi hakim bagi dirinya dan bisa menetapkan hukuman yang layak utuk para produsen nakal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s