NEGARA DAN PERUSAHAAN YANG MENGACU PADA IFRS

PENGERTAN IFRS

       IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

      IFRS juga merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS, artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan (bisnis) bisa dimengerti oleh pasar dunia.

          Di benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Asia-Oceania, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Korea, Hong Kong, dan Singapura telah atau akan mengadopsi IFRS secara penuh. Afrika Selatan dan Israel telah mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.

      Tujuan diterapkannya IFRS merupakan suatu pengupayaan untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Selain itu IFRS juga memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :
1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGACU IFRS

       Di zaman globalisasi saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan bonafit diseluruh dunia yang terus bermunculan. Fenomena ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan di seluruh dunia semakin ketat dan mulai terciptanya pasar bebas.

       Dengan terjadi pasar bebas, kesempatan untuk kerjasama ekonomi antar negara juga semakin terbuka dan menjadikan makin banyaknya investor asing yang masuk dan ikut serta melakukan investasi di Negara lain. Negara-negara yang ada di dunia saat ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS). Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

       Indonesia sebagai Negara berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat membutuhkan banyak pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Indonesia mulai mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek (go public) untuk menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam menyusun pelaporan keuangannya mulai tahun 2012.

Berikut ini adalah daftar dari beberapa perusahaan di berbagai negara yang mengacu IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya:

Untitled

TIGA (3) NEGARA YANG PALING BANYAK MENGACU IFRS

1. Kanada
Kanada merupakan Negara bekas jajahan Perancis dan Britania Raya yang menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran. Kanada juga merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Selain itu Kanada juga termasuk dalam The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.

    Sebagai salah satu Negara G 20, Kanada sudah mengadopsi secara penuh International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2011 dan meninggalkan US GAAP. Adopsi IFRS di Kanada tidak tanggung-tanggung karena semua perusahaan publik di Kanada hanya punya pilihan menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya. IFRS yang berlaku pun langsung bersumber dari IASB. Namun, Kanada termasuk Negara yang cukup “hati-hati” dalam mengadopsi IFRS, terbukti Kanada memberikan waktu transisi yang lebih panjang untuk beberapa industri tertentu yang dirasa butuh persiapan lebih panjang.

     Sebagai Negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Inggris, Kanada juga menganut sistem hukum umum seperti di Inggris dimana memiliki karakter berorientasi terhadap ‘penyajian wajar’, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahaan akuntansi keuangan dan pajak.

2. Korea Selatan
Korea Selatan adalah sebuah Negara di bagian timur benua Asia yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau, nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Selain itu Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.

         Sebagai anggota dari G 20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan dan lembaga keuangan yang terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya sejak tahun 2011.

          Korea Selatan termasuk Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS mengingat tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun banyak yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya, dimana IFRS yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum yang dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).

3. Meksiko
Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara yang terkenal kaya dengan minyak bumi dan pernah menjadi negara terbesar ke-10 penghasil minyak bumi di dunia. Meksiko juga merupakan pengekspor perak yang terpenting di dunia. Meksiko termasuk Negara yang berpengaruh di dunia dan banyak mengadakan transaksi ekspor impor dengan banyak Negara di dunia. Oleh karena itu demi kelancaran transaksinya, Meksiko mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public dalam menyusun laporan keuangannya.

      CNBV merupakan lembaga otoritas jasa keuangan dan perbankan di Meksiko yang menetapkan penggunaan IFRS di Negara ini. Periode pengadopsian dimulai secara sukarela mulai tahun 2008 dan sudah diwajibkan mulai tahun 2012. IFRS yang diadopsi di Meksiko bersumber langsung dari IASB tanpa adanya perubahan-perubahan ataupun tambahan. Selain itu, Meksiko menetapkan agar laporan keuangan perusahaan harus diaudit sesuai dengan standar audit internasional. Sistem hukum yang dianut oleh Meksiko adalah hukum kode.

ALASAN DIGUNAKANNYA POLA HUKUM UMUM ATAU HUKUM KODE DI KANADA, KOREA SELATAN DAN MEKSIKO
Secara umum sistem hukum di dunia memiliki dua orientasi dasar, yakni hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dari dua sistem inilah tercipta banyak sistem-sistem hukum lain di dunia seperti agama, adat dan lain sebagainya.

a. Hukum Umum
Hukum umum, common law, hukum kasus (case law) atau preseden (precedent) adalah hukum yang dibangun oleh dewan peradilan melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

         Sistem hukum common-law membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania (Inggris Raya). Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory) yang luas mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah berabad-abad oleh para dewan peradilan.

      Sistem hukum umum merupakan suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran.

      Esensi hukum umum adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada yang undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi walaupun dalam UU Parlemen tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan.

     Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup

        Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis akan tetapi kebanyakan itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan.

        Salah satu negara yang menganut hukum umum adalah Kanada. Hukum umum yang dianut oleh Kanada tidak lepas dari peristiwa sejarah yang melatarbelakangi merdekanya negara ini. Dahulu Kanada merupakan bekas jajahan Prancis dan Britania Raya. Karena pernah dijajah oleh negara pencetus hukum kode (Prancis) dan hukum umum (Britania Raya) Kanada menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran (Commonwealth). Namun demikian mayoritas Kanada lebih condong (mengikuti) Britania Raya karena Prancis pernah dikalahkan dalam perang dengan Britania Raya sehingga system pemerintahan Kanada ada dibawah pimpinan Britania Raya. Itulah sebabnya mengapa saat ini Kanada menganut hukum umum (Britania Raya) bukan hukum kode (Prancis).

Kesimpulan : Suatu negara menggunakan hukum umum dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berkaku di negaranya tidak harus dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa sumber hukum utamanya adaalah putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).

b. Hukum Kode
Sistem hukum kode/hokum sipil adalah serangkaian hukum yang lengkap mencakup ketentuan dan prosedur, yang tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum kode ini sangatlah kompleks dan lengkap.

       Hukum sipil merupakan hukum yang dikenalkan dan dipelopori oleh sebagian besar negara di benua Eropa. Itulah sebabnya system hukum ini juga sering dikenal dengan nama hukum eropa continental. Hukum kode terlahir Pada tahun 1800 oleh Napoleon I menunjukkan sebuah Komisi yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan tugas mengkopilasi The Napoleonic Code (Kode Napoleon). Kode Napoleon yang berasimilasi sebagai Hukum Privat Prancis, yang merupakan Hukum yang mengatur transaksi-transaksi dan hubungan-hubungan antara Induvidu. Hukum yang dianggap oleh beberapa ahli sebagai bentuk modern pertama untuk Hukum Romawi, saat ini berlaku di banyak negara dengan atau dalam bentuk yang telah disesuaikan.

       Meksiko dan Korea Selatan termasuk negara yang menganut sistem hukum kode. Tentu saja penggunaan sistem hukum kode pada kedua negara tersebut tidak lepas dari sejarah masing-masing negara tersebut.

          Selanjutnya keberadaan negara Korea Selatan juga tidak luput dari campur tangan negara asing terutama Jepang dan Prancis dimana kedua negara tersebut menganut sistem hukum kode. Prancis adalah negara yang pernah menginvasi Korea Selatan pada tahun 1866, sedangkan Jepang pernah menduduki (menjajah) Korea Selatan pada tahun 1910. Kedua peristiwa tersebut tentu memiliki makna dan pengaruh bagi Korea Selatan terutama terkait dengan sistem hukum sipil yang sekarang dianut oleh Korea Selatan.

Kesimpulan : Suatu negara menggunakan hukum kode dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berkaku di negaranya bersifat kompleks dan lengkap. Sistem hukum kode memungkinkan mencakupnya ketentuan dan prosedur secara lengkap, serta aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional.

 Bila melihat penjabaran menganai hukum umum dan hukum kode, maka seharusnya negara yang menganut hukum umumlah yang menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi keuanganya. Namun pada kenyataanya, berdasarkan data yang diperoleh justru sebaliknya. Dari tiga negara yang paling banyak mengacu pada IFRS, dua diantaranya adalah negara yang memiliki sistem hukum kode.

PERBEDAAN HUKUM UMUM DAN HUKUM KODE

           Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sector swasta dan public. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Akuntansi penyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode (sipil). Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, dimana sector swastwa lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian yang wajar, sedangkan sector public lebih berpengaruh di negara hukum kode (sipil) dengan kepatuhan hukum.

Sumber :
http://www.pwc.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Inggris
http://berita-iptek.com/antara-hukum-indonesia-dan-jepang/
http://www.akuntamatika.com/

KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN EMITEN PADA BURSA EFEK DUNIA

      Analisa pelaporan keuangan adalah penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisa dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

         Tiap negara memiliki ketentuan yang berbeda dalam membuat ketentuan pelaporan keuangan. Seperti pada tiap Bursa Efek di seluruh dunia memiliki ketentuan yang berbeda dalam mengarahkan emitennya untuk melaporkan keuangan mereka. Di bawah ini adalah beberapa Bursa Efek di dunia termasuk Bursa Efek Indonesia beserta ketentuan pelaporan keuangannya.

  1. Ketentuan Pelaporan Keuangan Emiten pada American Stock Exchange

American Stock Exchange (AMEX) adalah merupakan bursa efek Amerika yang terletak di kota New York. AMEX adalah merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh para anggotanya . Hingga tahun 1929 AMEX ini dikenal dengan nama New York Curb Exchange.

Sejarah AMEX diawali pada masa kolonial dimana pada saat itu para pialang saham menciptakan pasar informal untuk memperdagangkan sekuriti pemerintah. AMEX diawali pada tahun 1842 berupa pasar pada trotoar di jalan Broad Street yang terletak dekat gedung bursa. Para pialang berkumpul disekeliling tiang lampu dan kotak pos, menahan terpaan angin dan kedinginan, dengan memegang daftar saham yang akan dijual. Dengan meningkatnya kegiatan perdagangan, teriakan-teriakan para pialang yang menawarkan sahamnya makin riuh rendah. pada tahun 1921 pasar tersebut pindah kedalam gedung yang terletak di jalan Trinity Place nomer 86 di kota Manhattan. Acungan tangan masih digunakan selama beberapa dekade walaupun mereka telah menggunakan tempat baru. Bangunan tersebut pada tahun 1978 dinyatakan oleh Pemerintah Amerika sebagai bangunan bersejarah nasional.

Bidang usaha inti dari AMEX telah mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya bergerak di bidang perdagangan saham bertambah menjadi memperdagangkan opsi dan dari business has shifted over the years from stocks to options and exchange traded fund (reksadana yang diperdagangkan di bursa), walaupun demikian perdagangan saham berkapitalisasi kecil dan menengah tetap berlangsung pula. Suatu upaya yang dilakukan oleh AMEX pada pertengahan tahun 1990an untuk memasuki bursa di negara berkembang mengalami kegagalan oleh karena pengurangan standar pada penawaran saham (listing) sehingga berada dibawah standar yang ditentukan oleh AMEX telah mengakibatkan para pedagang saham kecil-kecilan mengalihkan sasaran penipuannya pada bursa nasional. Pada pertengahan tahun 1990an, bursa sangat terganggu oleh adanya perdagangan yang tidak layak dimana hal ini disorot pula oleh koran BusinessWeek pada tahun 1999.

Ketentuan Pelaporan Keuangan

Sitem akuntansi di Amerika Serika sangat mirip dengan di Inggris, mungkin ini sebagai dampak dari sejarah dan hubungan investasi diantara kedua negara tersebut. Sama halnya dengan bahasa dan sistem hukum dari Amerika Serikat yang berasal dari Inggris, jadi sebagai bapak pendiri sistem akuntansi amerika serikat, termasuk pelopor seperti Arthur Young (lulusan universitas Glasgow tahun 1880-an). Meskipun demikian Amerika Serikat lebih banyak mengadaptasikan dibanding dengan menerima tradisi akuntansi Inggris.

Di Amerika Serikat, akuntansi lebih fokus pada perusahaan besar dan ketertarikan investor, kebutuhan kreditor dan pengguna yang lainnya. Informasi yang relevan untuk kebutuhan bisnis adalah subjek puncak untuk batasan kemampuan kembali.Pasar sekuritas berpengaruh dominan terhadap peraturan akuntansi di Amerika Serikat. Keamanan dan perlindungan investor diatur dan diwajibkan pada tingkat pemerintah federal di bawah Securites Act of 1933 dan Securities Act of 1934.

The Securites and Exchange Commision (SEC) didirikan dengan toritas yang sah untuk mewajibkan hukum dan rumus sekuritas sama halnya dengan mewajibkan standar akuntansi. Meskipun, SEC diperkenalkan sebagai otoritas prinsip-prinsip akuntansi diterima umum (Generally Aceppted Accounting Principles/GAAP) yang dijadikan standar oleh Financial Accounting Standards Board (FASB), yang didirikan pada tahun 1973.

FASB merupakan pendekatan yang sangat terbuka untuk seting standar yang dikenal sebagai operasi “in the sunshine” Semua pertemuan terbuka untuk umum, dan berbagai opini dicari dalam kerumitan “due process” untuk memastikan bahwa kepentingan publik telah dilayani dengan baik. Untuk membantu merumuskan standar-standar baru dan meningkatkan yang telah ada. FASB telah mengembangkan konsep kerangka kerja yang eksplist mengenai objektivitas dan kualitas karakteristik untuk pelaporan keuangan. FASB mengumumkan Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Standar FASB sangat detail dan juga banyak perbandingan, contohnya Standar Inggris.

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik.

Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak tersedia untuk publik.

Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuata Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.

Laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika Serikat meliputi komponen:

  • Laporan manajemen
  • Laporan auditor independen
  • Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, lapooran arus kas, laporan
    laba komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
  • Diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan
  • Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting
    terhadap lapopran keuangan.
  • Catatan atas laporan keuangan
  • Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atausepuluh tahun
  • Data kuartal terpilih

Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu dengan kepemilikan yang melebihi 50% dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan intern (kwartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.

Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Jika perubahan dalam praktik atau prosedur terajadi, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan. Penggabungan usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikan dalam pertukaran dan nilai wajar aktifa bersih yang diperoleh (termasuk aktifa tidak berwujud lainnya).

Goodwill tersebut harus dikaji ulang terhadap penurunan nilai tiap tahunnya dan dihapus bukukan dan dibebankan ke dalam laba jika nilai bukunya melebihi nilai wajarnya. Translasi mata uang asing mengikuti ketentuan dalam SFAS No. 52, yang menggunakan mata uang fungsional anak perusahaan luar negeri untuk menentukan metodologi translasi.

 

  1. Ketentuan Pelaporan Keuangan Emiten pada Bursa efek Frankfurt

Bursa Saham Frankfurt (bahasa Jerman: Börse Frankfurt, Frankfurter Wertpapierbörse) adalah sebuah bursa saham yang terletak di Frankfurt am Main. Bursa Saham Frankfurt dimiliki dan dioperasikan oleh Deutsche Börse, yang juga memiliki bursa berjangka Eropa Eurex dan perusahaan kliring Clearstream. Bursa ini terletak di distrik Innenstadt dan dalam distrik pusat bisnis dikenal sebagai Bankenviertel.

Pelaporan keuangan di Jerman mengarah pada ide-ide Inggris-Amerika (berlaku pada perusahaan   besar).  Pengungkapan lebih banyak, konsolidasi terbatas dan laporan keuangan manajemen diwajibkan. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi ketentuan wajib setelah pemberlakuan Undang-undang publikasi perusahaan tahun 1969.

Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Institut Jerman, Bursa Efek Frankfurt, asosiasi dagang jerman dan para akademisi akuntansi memberikan konsultasi dalam berbagai tahap pembuatan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan. Undang-Undang tentang Pengendalian dan Transparansi (KonTraG) tahun 1998 mengenalkan keharusan bagi Kementrian kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut:

  • Mengembangkan rekomendasi ataspenerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi.
  • Memberikan nasihat kepada kementrian kehakiman atas legislasi akuntansi keuangan yang baru.
  • Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi Internasional, seperti IASB.

Tidak lama kemudian Komite Standar Akuntansi Jerman (German Accounting Standards Committe-GASC) didirikan dan langsung diakui oleh kementrian kehakiman sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standar di jerman.

Ketentuan Pelaporan Keuangan

Undang-undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan, yang meliputi:

a)      Neraca
b)      Laporan Labara Rugi
c)      Catatan atas Laporan keuangan
d)      Laporan Manajemen
e)      Laporan Auditor

Sistem Pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan, laporan auditor tidak tersedia bagi pemegang saham. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan, dan khususnya yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

Legislasi yang diberlakukan pada tahun 1998 memperbolehkan perusahaan yang mengeluarkan utang atau ekuitas pada pasar modal teroganisir untuk menggunakan standar yang diterima secara internasiona (IFRS atau GAAP AS) dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti Hukum Komersial Jerman (KapAEG). Namun hal ini berlaku hingga tahun 2004, dimana setelah inisiatif Uni Eropa untuk menggunakan IFRS akan mulai berlaku efektif.

 

  1. Ketentuan Pelaporan Keuangan Emiten pada Bursa Efek Tokyo (TSE)

Tokyo Stock Exchange, TSE (bahasa Jepang: 東京証券取引所 Tōkyō Shōken Torihikijo, bahasa Inggris: Tokyo Stock Exchange, ‘TSE’) adalah bursa saham yang terletak di Tokyo, Jepang. Didirikan pada 15 Mei 1878, dan perdagangan dimulai di sana pada 1 Juni pada tahun yang sama. Bursa ini ditutup selama Perang Dunia II; setelah pengorganisasian kembali, perdagangan dilanjutkan pada 16 Mei 1949. Pada 18 Januari 2006, akibat dugaan penggelapan uang di perusahaan Internet besar bernama Livedoor, terjadi penjualan saham besar-besaran yang mengakibatkan TSE untuk pertama kalinya ditutup lebih awal karena volume perdagangan pada hari tersebut telah mencapai jumlah yang hampir melampaui kapasitas sistem komputer di TSE sebesar 4,5 juta perdagangan per hari.

Jepang sebagai negara kepulauan dan negara maju memiliki 3 bursa efek dari sebelum perang dunia keduan (1940-1945) yaitu di tokyo, Osaka dan Nagoya. setelah perang usai bermunculan bursza efek baru menjadi 9 bursa efek. Jepang dengan kondisi hancur lebur setelah perang dunia kedua, cepat pulih dengan mobilisasi dana masyarakat melalui bursa efek di Fukuoka, Hirosima, Niigata, Kyoto dan Sapporo. Jepang juga mendirikan pasar ketiga atau over the counter di tokyo tahun 1941 yang diberinama Japan Securities Dealers Association (JSDA).

 Ketentuan Pelaporan Keuangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi :

  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan usaha
  4. Proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba di tahan
  5. Skedul pendukung.

Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:

  • Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
  • Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
  • Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
  • Aktiva dalam penjaminan
  • Jaminan utang
  • Perubahan dalam provisi
  • Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
  • Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.
  • Piutang yang berasal dari anak perusahaan
  • Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali
    dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
  • Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib
    Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor wajib. Hukum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.

Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi:

a)      Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuatlaporan arus kas.

b)      Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan
kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan.

c)      Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan.

d)      Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan
biaya perolehan.

e)      Provisi penuh atas kewajiban tangguhan.

f)       Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pension lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS

 

  1. Ketentuan Pelaporan Keuangan Emiten pada Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) yang terjadi pada tahun 2007 yang dilakukan oleh pemerintah demi adanya efektivitas operasional dan traksaksi. Dengan adanya penggabungan tersebut, BEI mencanangkan visi untuk menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia yang diikuti oleh misi untuk menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance.

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Ketentuan Pelaporan Keuangan

Bursa Efek Indonesia memiliki ketentuan pelaporan keuangan yaitu perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan laporan keuangannya secara berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim. Laporan keuangan tahunan yang dimaksud wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam nomor VIII.G.7 yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

  • Neraca
  • Laporan Laba Rugi
  • Laporan Perubahan Ekuitas
  • Laporan Arus Kas’
  • Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan di pasar modal mengacu kepada peraturanBapepam dan peraturan BEI,yaitu :

a)      Peraturan BAPEPAM nomor X.K.2. tentang kewajiban penyampaian laporankeuangan berkala. 
b)      Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.7. tentang pedoman penyajian laporan keuangan.
c)      Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.11. tentang tanggung jawab direksi atas laporankeuangan.
d)      Surat edaran BAPEPAM tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporankeuangan Emitan atau Peruasahaan Publik.
e)      Peraturan Pencatatan BEI nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian informasi.

Emiten atau Perusahaan Publik (EPP) wajib menyampaikan hardcopy laporan tahunan sebanyak dua rangkap (satu diantaranya asli) juga dalam bentuk softcopy. Laporan tahunan wajib dimuat di website EPP dan dapat diakses setiap saat. Bagi EPP yang dual listing (terdaftar juga di bursa Negara lain) dapat mengikuti ketentuan otoritas di Negara lain tersebut, disampaikan pada tanggal yang sama, dan memuat informasi yang sama.

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan dan memuat pernyataan pertanggungjawaban atas laoran keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan VIII.G.11 tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau X.E.1 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek.

 

  1. Perbandingan Ketentuan Pelaporan Keuangan

            Berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada bursa efek beberapa negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aturan pada masing-masing bursa efek dalam mengatur ketentuan pelaporan keuangan emiten yang ter-listing, meski begitu masih dalam batasan yang telah ditetapkan standar internasional yaitu FASB dan IFRS.

 

IFAC dan IASB

  • International Federation of Accountants (IFAC)

Federasi Akuntan Internasional (IFAC) adalah organisasi global bagi profesi akuntansi. IFAC memiliki 167 anggota dan asosiasi di 127 negara dan yurisdiksi, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan dipekerjakan dalam praktek umum, industri dan perdagangan, pemerintah, dan akademisi. Organisasi, melalui Dewan penetapan standar yang independen, menetapkan standar internasional tentang etika, audit dan jaminan, pendidikan akuntansi, dan akuntansi sektor publik. Hal ini juga mengeluarkan panduan untuk mendorong kinerja berkualitas tinggi dengan akuntan profesional dalam bisnis. Didirikan pada tahun 1977, IFAC merayakan ulang tahun ke 30 pada tahun 2007.

Untuk memastikan kegiatan IFAC dan badan pengaturan independen standar yang didukung oleh IFAC responsif terhadap kepentingan publik, sebuah Public Interest Oversight Board (PIOB) didirikan pada Februari 2005.

IFAC dan anggotanya bekerjasama untuk mengembangkan IFACnet, yang diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2006. IFACnet menyediakan akuntan profesional di seluruh dunia dengan one-stop acces untuk berbagai sumber , termasuk bimbingan praktek yang baik, artikel, dan alat-alat dan teknik.Di antara inisiatif utama IFAC adalah penyelenggaraan Kongres Akuntan Dunia.

Misi IFAC adalah melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC. Indonesia sendiri melalui organisasi profesi IAI telah mencanangkan tekadnya untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik yang ditetapkan IFAC selambat-lambatnya tahun 2012. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks (2007) memberikan pendekatan cara memahami filosofi Kode Etik IFAC sebagai berikut:

  1. Memahami Struktur Kode Etik
  2. Memahami Kerangka Dasar Kode Etik untuk melakukan penilaian yang bijak
  3. Proses Menjamin Independensi Pikiran (independece in mind) dan Independensi   Penampilan (indepencence in appearance)
  4. Pengamanan untuk mengurangi Risiko Situasi Konflik Kepentingan.

Kerangka dasar Kode etik IFAC dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Ciri yang membedakan profesi akunta (atasan),  yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan yaitu untuk melayani kepentingan publik.
  2. Harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara ekslusif hanya melayani klien (dari sudut pandang akuntan publik), atu hanya melayani atasan (dari sudut pandang akuntan bisnis), melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Pengertian “publik” bagi akuntan terdiri dari atas klien, manajemen  (atasan), kreditur, investor, pemerintah, karyawan, masyarakat bisnis, dan keuangan, media masa, para pemerhati bisnis dan ekonomi, para aktivis, dan sebagainya.
  3. Tujuan (objective) dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik.
  4. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan empat kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan.
  5. Keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip parilaku fundamental, yang terdiri atas: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.
  6. Namun, prinsip-prinsip fundamental pada butir (5) hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran (independence in mind) maupun independen dalam penampilan (independence in appearance).

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC :

a)      Integritas.

Seorang akuntan profesiona harus bertindak tegas dan jujur dalamsemua hubungan bisnis dan profesionalnya.
b)      Objektivitas. 

Seorag akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkanterjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
c)      Kompetensi profesional dan kehati-hatian.

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik.
d)      Kerahasiaan. 

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
e)      Perilaku Profesional.

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
f)       Independens.

Ada dua jenis independensi yamg dikenal, yaitu independensi dalam fakta (independence in fact) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance).
Untuk independensi dalam fakta, IFAC menggunakan istilah lain, yaitu independensi dalam pikiran (independece in mind). Independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengompromosikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional.  Independensi dalam penampilan adalah penghidaran fakta dan kondisi yang sedemikian segnifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berfikir rasional-dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan-akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma, atu tim penjaminan (assurance team) telah dikompromikan. Prinsip-prinsip fundamental etika tidak dapat dinegosiasikan atau dikompromikan bila seorang akuntan ingin menjaga citra frofesinya yang luhur. 

 

  • International Accounting Standard Board (IASB)

Tidak banyak orang yang memahami bahwa International Accounting Standard Board (IASB) adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2001, walaupun saat ini berkantorpusat di London. IASB bukanlah semacam asosiasi seperti IFAC (International Federation of Accountants) atau PBB namun murni seperti layaknya suatu perusahaan swasta. Sebaliknya, lembaga cikal bakal IASB yakni IASC (International Accounting Standard Committee) adalah semacam perkumpulan dari penyusun standar setiap negara yang mendapatkan legitimasi dari IFAC. Namun pada tahun 2001 diputuskan bahwa penyusun standar akuntansi internasional haruslah independen, bahkan juga harus independen dari profesi akuntan itu sendiri. Dalam rapat anggota IFAC bulan May 2000, negara-negara anggota IFAC secara aklamasi menyetujui restrukturisasi IASC menjadi perusahaan dan terpisah sepenuhnya dari IFAC.

Tujuan IASB adalah merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi yang dapat dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mengendalikan penerimaan dan ketaatan standard di seluruh dunia. Anggota IASB setuju untuk mendukung dan bekerja keras untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah telah disusun sesuai dengan standard, auditor menegakkan standard, dan untuk persuasi kepada pemerintah, bursa, dan lembaga lainnya untuk mendukung standard ini.

Niat asli IASC adalah untuk menghindari rincian kompleks dan berkonsentrasi pada standard dasar. Akibatnya, standrd IASB lebih “principal based” daripada standard IASC yang “rule based”. Proses penetapan standard IASB mencakup 6 tahap berikut :

 

Referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bursa_efek#Amerika

http://id.wikipedia.org/wiki/American_Stock_Exchange

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Saham_Frankfurt

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Tokyo

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

http://www.academia.edu/4464164/AKUNTANSI_INTERNASIONAL

http://akuntansibisnis.wordpress.com/2012/12/03/penyampaian-laporan-tahunan-berdasarkan-peraturan-bapepam-no-x-k-6/

 

 

 

PELANGGARAN HUKUM BERAWAL DARI PELANGGARAN ETIKA

            Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

            Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomacheia. Menurutnya pengertian etika dibagi menjadi dua yaitu, Terminius Technicus yang artinya etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia, dan yang kedua yaitu, Manner dan Custom yang artinya membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (in herent in human nature) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), etika adalah:

  • Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
  • Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak
  • Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

          Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kitauntuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yangpelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Salah satu aspek tersebut adalah aspek hukum.

         Hukum dan etika merupakan hal yang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita menyimak ketiga hal tersebut, terdapat satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat harmonis dan humanis. Hukum dan etika timbul karena adanya interaksi antar manusia. Bila kita melihat lebih jauh tentang kedua hal tersebut, kita akan melihat keterkaitan yang sangat dekat. Kata kunci dari hukum dan etika ini adalah peraturan dan sanksi.

            Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Definisi “hukum” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):

  • peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
  • undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
  • patokan (kaidah, ketentuan).
  • keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

            Posisi etika di kehidupan sosial lebih tinggi dari hukum formal. Untuk menjaga etika ini maka muncul hukum formal. Namun, tidak bisa semua etika diwujudkan dalam hukum formal. Namun, hukum formal muncul dari etika. Karena tidak mempunyai hukuman yang mengikat, banyak pihak yang memilih melanggar etika daripada hukum formal. Dan yang terjadi, banyak orang yang lebih malu melanggar hukum formal daripada etika.

         Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran biasa atau common violations, bahkan banyak yang menganggap pelanggaran etika sebagai kebiasaan normal. Sementara itu, pelanggaran hukum formal dianggap sebagai pelanggaran luar biasa atau outstanding violations. Jika memang dilihat dari sanksinya memang akan terjadi seperti itu, namun jika dilihat dari tingkatan tentu bukan seperti itu. Etika mempunyai cakupan yang lebih luas daripada hukum formal.

          Berikut adalah beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan pelanggaran hukum yang berawa dari pelanggaran etika beserta opini pribadi:

1. Kasus KAP Anderson dan Enron

Kasus KAP Arthur Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron.

Opini: Pelanggaran etika dan prinsip profesi akuntansi telah dilanggar dalam kasus ini, yaitu pada prinsip pertama berupa pelanggaran tanggung jawab profesi untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada jasa professional seorang akuntan. Seorang akuntan seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan klien saja, tapi juga kepentingan publik. KAP Arthur Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk kategoti The Big Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Pelanggaran prinsip kedua yaitu kepentingan publik juga telah dilanggar dalam kasus ini. Hal ini sangat merugikan publik karena infornasi yang diterima publik adalah informasi yang tidak mengandung unsur kebenaran dengan kata lain telah terjadi tindak penipuan. Pelanggaran prinsip ketiga yaitu KAP Arthur Andesen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

2. Pelanggaran Etika Ketua MK nonaktif Akil Mochtar

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan memecat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Jumat 1 November 2013. Ia diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.

Terkait dengan penahanan ketua MK nonaktif ini, dikarenakan beberapa pelanggaran etika dan hukum yang dilakukannya. Pertama terkait dugaan bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain. Akil juga diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.

Kedua, terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Ketiga, terkait narkotika yang dimiliki Akil. Akil diduga menyimpan narkotika, yakni tiga lintung ganja utuh dan satu bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau seperti yang diujaran Harjono. Keepat terkait hobi Akil pelesir ke luar negeri yang berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21 September 2012,” ujar Harjono. Dan kelima Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewahnya yang berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya kepemiliknanya tidak terdaftar di Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki secara tidak sah.

Opini: Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Atas semua kesalahan itu, ia juga terbukti melanggar prinsip kepantasan, kesopanan, integritas, dan independensi dengan melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan, dan melanggar kode etik hakim konstitusi. Atas kesalahannya tersebuat Akil dinilai melanggar beberapa Prinsip Etika yang tertuang dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

3. Etika dinasti politik Atut

Sangat mencengangkan jika melihat dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena tercatat sembilan pejabat di lima daerah di Provinsi Banten masih mempunyai hubungan saudara dengan Ratu Atut.

Keluarga ikut menjabat memang tidak menyalahi aturan apalagi jika memang kompetensi bisa dipertanggungjawabkan. Namun banyaknya keluarga yang juga duduk sebagai pejabat “di wilayah sendiri” menimbulkan prasangka bahwa ada yang tidak benar dalam proses pemerintahannya. Kecurigaan pada bagaimana proses pemilihannya hingga untuk melanggengkan kekuasaan tentu menjadi kasak-kusuk yang lumrah.

Ditambah dengan kasus yang menjeratnya saat ini yaitu ia tersandung dugaan suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten langsung ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Pondok Bambu, Jakarta Timur. Penahanan ini dilakukan KPK agar Atut tidak mempengaruhi saksi-saksi dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Adapun pasal yang menjerat Ratu Atut adalah Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Opini: Atut sebagai pemuncak dinasti politiknya semestinya sadar bahwa akan lebih baik mengedepankan etika daripada hukum formal. Apalagi jika dilihat dari posisinya sebagai pimpinan tertinggi di wilayah Banten. Seorang pemimpin yang baik tentu tidak hanya dilihat dari keteraturannya menjalani hukum formal, namun tidak terlepas pula dari etika. Kepantasan dari dinasti politik Atut akan semakin diuji tidak hanya oleh masyarakat selain itu proses hukum pun tengah berjalan seiring dengan kasus suap yang menimpa adiknya, Tubagus Chaery Wardhana yang saat ini tengah disidik oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sumber :

http://www.hukumonline.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

http://www.scribd.com/doc/40228705/KASUS-ENRON

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4430/etika21.htm

http://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/

http://funeducation4life.blogspot.com/2009/02/hubungan-hukum-etika-dan-norma.html

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/455489-dipecat–ini-deretan-pelanggaran-etika-akil-mochtar

http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/09/16/792393/etika-dinasti-politik-atut

 

 

UU AKUNTAN PUBLIK NO. 5 TAHUN 2011 DI ERA IFRS

Pengertian IFRS

              International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar pelaporan keuangan internasional yang menjadi rujukan atau sumber konvergensi bagi standar-standar akuntansi di Negara-negara di dunia yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) pada 1 April 2001. Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

IFRS dianggap sebagai “prinsip-prinsip” yang mencakup :

  1. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) – standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001.
  2. Standar Akuntansi Internasional (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum 2001.
  3. Interpretasi berasal dari interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional Komite (IFRIC) – yang diterbitkan setelah tahun 2001.
  4. Berdiri Interpretasi Committee (SIC) – yang diterbitkan sebelum 2001.
  5. Kerangka Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan.

        IFRS digunakan di banyak bagian dunia, termasuk Uni Eropa, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, negara-negara GCC, Rusia, Afrika Selatan, Singapura, dan Turki. Sejak 27 Agustus 2008, lebih dari 113 negara di seluruh dunia, termasuk seluruh Eropa, saat ini membutuhkan atau mengizinkan pelaporan berdasarkan IFRS. Sekitar 85 negara-negara membutuhkan IFRS pelaporan untuk semua, perusahaan domestik yang terdaftar. Sedangkan di Indonesia IFRS sendiri baru diadopsi mulai tahun 2012.

Tujuan IFRS adalah:

  • Memastikan laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi.
  • Transparasi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
  • Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
  • Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Manfaat dari adanya suatu standard global IFRS :

  • Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi local.
  • Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
  • Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
  • Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

Konvergensi IFRS di Indonesia

        Baskerville (2010) dalam Utami, et al. (2012) mengungkapkan bahwa konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standardisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS.

              Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

             Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu big bang strategy dan gradual strategyBig bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara -negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti halnya yang dilakukan Indonesia.

Terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu:

  1. Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
  2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
  3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Manfaat Konvergensi IFRS

  • Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
  • Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management (manajemen laba).
  • Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
  • Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raisingmelalui pasar modal secara global.
  • Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional.

Alasan Diperlukannya Konvergensi IFRS

  • Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional.
  • Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
  • Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practice”.
  • Pendekatan terbesar pada substansi atas transaksi dan evaluasi dimana merefleksikan realitas ekonomi yang ada.
  • Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.
  • Mengurangi peran dari badan otoritas dan panduan terbatas pada industri-industri spesifik.

Masalah yang dihadapi dalam konvergensi

  1. Translation masalah standar itu sendiri. IFRS yang diterbitkan dalam bahasa inggris perlu diterjemahkan, sedangkan penerjemahan itu sendiri akan mengalami kesulitan termasuk inkonsistensi dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris, menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan konsep yang berbeda, dan penggunaan istilah yang tidak setara dalam terjemahan.
  2. Perbedaan antara IFRS dengan hukum nasional. Karena dibeberapa negara termasuk standar akuntansi sebagai bagian dari hukum nasional, sehingga standar akuntansi tertulis dalam hukum, dan disisi lain IFRS tidak tertulis dalam hukum, sehingga harus diubah oleh Dewan Standar Akuntansi masing-masing negara.

Pengertian Akuntan Publik

       Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Gambaran Umum UU Akuntan Publik NO. 5 Tahun 2011

              UU Akuntan Publik NO. 5 Tahun 2011 pertama kali disahkan pada tanggal 3 Mei 2011 pada tanggal 3 Mei 2011 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.   UU ini terdiri dari 62 pasal yg dibagi kedalam 16 bab yang mengatur hak, kewajiban & larangan, KAP (kantor akuntan publik), perizinan Akuntan Publik , kerja sama Akuntan Publik, sanksi andministratif, ketentuan pidana, dll. Dalam UU ini sanksi-sanksi yang diberlakukannya semakin ketat dan jelas.

                Beberapa point hal baru antara lain: terkait jasa (pasal 3), proses menjadi AP & perijinan AP (pasal 5&6), rotasi audit (pasal 4), AP asing (pasal 7), Bentuk usaha AP (pasal 12), Rekan non AP (pasal 14-16), Pihak terasosiasi (pasal 29 & 52), KPAP (komite profesi akuntan publik) (pasal 45-48), OAI (organisasi audit Indonesia) (pasal 33-34), Kewenangan APAP (asosiasi profesi akuntan publik) (pasal 43-44), Tanggung jawab KAPA/OAA (pasal 38-40), Jenis sanksi administrasi (pasal 53), dan Sanksi pidana (pasal 55-57).

Untuk mengetahui isi UU NO.5 TAHUN 2011 mengenai AKUNTAN PUBLIK yang lebih mendetail Anda dapat klik link berikut :

http://www.setjen.depkeu.go.id/download/ppajp/UUNo5Tahun2011tentangAkuntanPublik.pdf

 

UU akuntan publik nomor 5 tahun 2011 dalam menghadapi IFRS

           Berhubungan dengan diberlakukannya IFRS di Indonesia baru-baru ini, Akuntan Publik sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan kualitas dan kredibilitas yang tinggi, karena sistem IFRS merupakan sistem penyajian laporan keuangan yang telah digunakan di sebagian besar negara di dunia dan telah menjadi acuan bagi kegiatan akuntansi internasional.

             Di era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menghadapi konvergensi IFRS, agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

                Negara kita Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi aspek kompetensi wajib-baru bagi akuntan publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik.

              Dalam UU No.5 Tahun 2011 juga sudah dicantumkan secara jelas bahwa profesi Akuntan Publik Asing dapat berkiprah di negara Indonesia berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Andai jumlah Akuntan Publik pun sudah memadai namun tidak diiringi dengan kualitas yang bersaing seperti penguasaan bahasa asing, dan standar akuntansi internasional (IFRS) maka bisa jadi Akuntan Publik dari Indonesia akan kalah bersaing dengan Akuntan Publik asing dari negara-negara ASEAN. Pangsa pasar Indonesia akan banyak dikuasai AP Asing, perusahaan-perusahaan besar akan lebih memilih AP Asing, yang jauh lebih menguasai standar akuntansi internasional dan lebih berkualitas.

                  Oleh sebab itu Indonesia diharapkan mampu mencetak tenaga ahli Akuntan Publik yang lebih matang dan berkualitas. Dengan ditetapkannya UU No.5 Tahun 2011, dilansir akan mampu menambah dan melahirkan Akuntan Publik yang bertaraf Internasional, yang mampu menguasai IFRS sebagai standar pelaporan internasional.

 

Referensi:

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Pelaporan_Keuangan_Internasional

http://www.lintasberita.web.id/standar-akuntansi-keuangan/

http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=373

http://risqagusfirhanalova.blogspot.com/2013/11/uu-tentang-kode-etik-akuntan-publik.html

RIVIEW JURNAL

1.   Indentitas Jurnal

Judul                           : Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh                                                                     Auditor Eksternal

Pengarang                : Tri Ramaraya Koroy

Jurnal                          : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Volume                      : 10

Nomor                       : 1

Waktu Penerbitan : Mei 2008

Halaman                   : 22-33

2. Latar Belakang

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang  untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (mistatement) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan.Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Fraudditerjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesansesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32.

Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001).

Terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Seperti kecurangan yang dilaporkan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah asset misappropriations (85%), kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (fraudulent statements). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu median kerugian sekitar $4,25 juta (ACFE 2002).

Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahuntahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis.Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu pada Enron, Global Crossing, Worldcom di Amerika Serikat yang mengakibatkan kegemparan besar dalam pasar modal. Kasus serupa terjadi di Indonesia seperti kasus pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF) dengan ditemukannya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih untuk tahun 2001.

Menjadi permasalahan yang menimbulkan pertanyaan di sini: Mengapa auditor eksternal gagal dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan seperti yang dicontohkan di atas? Mestinya bila auditor eksternal yang bertugas pada audit atas perusahaan-perusahaan ini menjalankan audit secara tepat termasuk dalam hal pendeteksian kecurangan maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang merugikan ini. Faktor apa saja yang menghalangi auditor eksternal dapat menjalankan tugasnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi? Serta bagaimana upaya perbaikan sehingga auditor eksternal mampu memenuhi harapan pengguna laporan keuangan?

3. Metodologi Analisis

Penelitian  ini menggunakan data sekunder yaitu dengan memperoleh data melalui berbagai sumber/lembaga yang ada. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh auditor eksternal baik nasional maupun internasional sedangkan sampel yang digunakan adalah auditor ekternal nasional. Alat analisis yang digunakan adalah studi kasus berdasarkan literatur-literatur profesional dan penelitian-penelitian empiris yang berkaitan.

4. Hasil

Kegagalan yang dihadapi oleh suditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan disebabkan oleh terdapatnya faktor-faktor yang menghalangi auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi. Faktor-faktor tersebut adalah karaktereistik terjadinya kecurangan, standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, lingkungan pekerjaan audit, metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Perlu ada alat bantu (decision aids) yang memadai untuk membantu auditor memperbaiki kemampuan deteksinya, perlu upaya peningkatan skeptisisme profesional sehingga meningkatkan kewaspadaan auditor atas kemungkinan kecurangan, menciptakan mekanisme tata kelola organisasi (corporate governance) oleh auditee yang dijalankan dengan efektif melalui komite audit, diterapkan pendekatan yang lebih bersifat holistik melalui metode yang berbasis risiko bisnis dan strategik.

5. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan-permasalahan dalam pendeteksian kecurangan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

  • Pertimbangan atas kecurangan dalam pelaporan keuangan yang semakin meningkat belakangan ini timbul dari adanya upaya mempersempit kesenjangan harapan antara pengguna dengan pihak penyedia jasa pengauditan. Disamping untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas profesi akuntan publik dan mengurangi biaya-biaya litigasi.
  • Pendeteksian kecurangan dalam audit laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi dengan pemahaman atas sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian oleh auditor.
  • Sejauh ini standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan telah terus-menerus diupayakan untuk memperbaiki praktek pengauditan yang berjalan.
  • Permasalahan yang terdapat pada lingkungan pekerjaan audit bila tidak ditangani dengan baik akan berakibat buruk pada kualitas audit.

6. Implikasi

Khusus untuk di Indonesia, mengingat kegunaannya, ada baiknya Ikatan Akuntan Indonesia segera mengadopsi SAS No. 99 untuk menggantikan PSA No. 70 agar praktik pendeteksian kecurangan yang terbaru dapat diarahkan penerapannya.

7. Limitasi

Penelitian ini pun tidak luput dari keterbatasan, diantaranya adalah literatur yang digunakan dalam baik dalam bentuk opini maupun penelitian empiris  maupun rangkuman penelitian amat tersebar-sebar dan dalam skop atau lingkup kecil sehingga menyulitkan penulis untuk merangkunya.

Periview Jurnal        :

Khairunnisa Fathin_Universitas Gunadarma_2013

Sumber Jurnal            : 

http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/17000/16979

POPULARITAS PENGGABUNGAN USAHA DI INDONESIA

             Di era globalisasi ini, persaingan di dunia bisnis berkembang semakin pesat dan  ketat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak bermunculan perusahaan baru di berbagai sektor dengan kualitas yang sangat baik. Agar tidak tergerus dengan adanya perusahaan baru tersebut maka perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan usaha dan selalu memperbaiki kinerjanya. Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan adalah dengan melakukan ekspansi.

              Ekspansi bisnis merupakan suatu proses perluasan atau pengembangan usaha dengan tujuan mencapai efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ekspansi bisnis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ekspansi internal (Internal Growth) dan ekspansi eksternal (External Growth). Ekspansi internal adalah pengembangan perusahaan yang dilakukan tanpa melibatkan organisasi di luar perusahaan misalnya penggunaan metode penjualan baru, penekanan biaya produksi, peningkatan  kapasitas produk, dll.  Sedangkan ekspansi eksternal adalah pengembangan perusahaan yang melibatkan organisasi di luar perusahaan misalnya penggabungan usaha.

               Pengabungan usaha merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk menjaga eksistensinya dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk penggabungan usaha adalah dengan akuisisi. Akuisisi (acquisition) adalah proses penggabungan dua atau lebih badan usaha dengan membeli sebagian saham atau aset perusahaan, tetapi perusahaan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan akuisisi perusahaan dapat menghemat waktu untuk memasuki pasar baru tanpa harus membangun usaha dari awal.

           Di Indonesia,  aktivitas akuisisi semakin banyak dilakukan seiring dengan perkembangan pasar modal yang semakin pesat. Selain itu dengan adanya peraturan perundang-undangan  yang mempermudah masuknya investor asing juga meningkatkan aktifitas akuisisi di Indonesia.

                 Selain akuisisi, bentuk penggabungan usaha lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah merger dan konsolidasi. Akan tetapi yang populer dalam perbisnisan di Indonesia adalah merger dan akuisisi.

           Alasan yang mendasari perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Sinergi yang terjadi bilamana 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4 tetapi lebih besar dari 4 (Lukas Setia Atmaja, 2003). Artinya harapan atas penggabungan dua perusahaan tidak hanya sampai menggabungkan dua kekayaan saja akan tetapi terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan setelahnya.

             Salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan penggabungan usaha adalah PT. Astra International Tbk yang bertindak sebagai pengakuisisi (Acquiror) dengan  PT General Electric Services sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquiree). Akuisisi tersebut didasari motivasi untuk mencapai sinergi yang akan menaikan nilai perusahaan terutama bagi PT. Astra International Tbk yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

                  PT. Astra International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, jasa Keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi Informasi, infrastruktur dan logistik yang berkedudukan di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II – Jakarta Utara, Jakarta 14330 , Indonesia. Telepon  (021) 6522555, fax  (021) 6512058, email purel@ai.astra.co.id dan website www.astra.co.id.

                 PT General Electric Services (“GE Services”) merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 25 Juni 1998 dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan izin yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. GE Services berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung BRI II, Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat. Anggaran Dasar terakhir GE Services ialah sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Januari 2009 No. 3 yang pemberitahuan perubahannya disimpan di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi  Manusia RI berdasarkan Keputusan No. AHU-48065.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008.

                 Astra mengambilalih saham GE Services sebanyak 38.758 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) lembar saham dengan nilai total sebesar Rp 1.957.084.878.427,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 100% dari saham yang dimiliki oleh GE Capital Corporation, GE Capital Hongkong, dan GE Capital International Holdings. Transaksi tersebut telah efektif secara yuridis pada tanggal 23 Desember 2010.

                  Banyaknya perusahaan yang melakukan penggabungan usaha seperti y ang dilakukan Astra dengan GE Services dilatarbelakangi dengan berbagai motif. Seperti yang di ungkapkan Abdul moin tahun 2003 dalam R. Serfianto tahun 2011yaitu perusahaan yang melakukan penggabungan usaha meliputi empat macam motif sebagai berikut:

  1. Motif Ekonomi, dengan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi perusahaan dan pemegang saham.
  2. Motif Sinergi, yaitu nilai tambah nilai perusahaan.
  3. Motif Diversivikasi, yaitu strategi pemberagaman bisnis.
  4. Motif Nonekonomi, berupa prestise dan ambisi yang berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Sumber            :

R. Serfianto, Inswi Hariyani, & Citra Yustisia S., 2011, Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cerdas Cermat Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

Lukas Setia Atmaja, 2003, Manajemen Keuangan, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.

http://www.kppu.co.id  (27 juni 2013)

http://www.astra.co.id  (26 Mei 2013)

 

TOEFL

                 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is a standardized English language skills in writing a person who covers four aspects of acquisition: Listening, Writing and Reading. TOEFL is also an English language proficiency assessment is accepted by more than 6,000 institutions. You might think that all this is in America or United Kingdom, but they are scattered around the world in 110 countries. Almost every university in the English-speaking countries such as the major U.S., UK, Australia, Canada, and New Zealand, use TOEFL scores to determine whether or not non-English speakers are acceptable on their programs, scholarship, or enter graduate school.

              Benefits of the TOEFL test measures your ability to speak, read, and write in English at a college or university. This test is one of the best measure of whether you are ready to attend college in an English-speaking school. While you may think that you speak and write English well, doing so at the college level is completely different, especially if you have learned as a foreign language.

TOEFL has two general goal, that is : Academic and General.

  1. Academic goals (academic) is for educational purposes, research or related academic activities abroad, or in Indonesia. In order to graduate, usually a minimum value is 550, while for S1 is 500.
  2. General purpose (general), is generally used in the field of employment, promotion or job assignment. Many companies that install standard English TOEFL employees to see the value. Generally, a minimum TOEFL score is 500 for standard promotion.TOEFL  merupakan test bahasa Inggris yang diciptakan dan dikembangkan oleh ETS (Educational Testing Service) di New Jersey, USA sejak tahun 1963. Test ini digunakan untuk mengukur kecakapan (proficiency) berbahasa Inggris seseorang dalam konteks akademis.

         Currently TOEFL not only be required for admission to foreign universities, but has grown as one of the requirements to apply for a job as, especially in the bona fide companies. It is also because we are entering the era of free trade

           Finally, this test gives you bias measure your English language skills. Score tests anonymously, and no interviews are included as part of the process. If you know English well, you will score well, plain and simple. TOEFL is the best measure of your ability to succeed in an English-speaking course.

           TOEFL has four parts, that is listening comprehension, grammar structure and written expression, reading comprehension, dan writing. In this discourse, the author will discuss the skills from one part of the TOEFL listening section.

 

SKILL 1 : RESTATEMENT

Often the correct answer in listening section is an answer that contains a restatement of the ideas in the second line of the conversation.

Example:
On the recording, you hear:

(Woman) Steve, is something the matter? You don’t look very good

(Man) Oh, I’m feeling a little sick today

(Narrator) What does the man mean?

In your test book you read:

(A) He‟s very good looking

(B) He’s a bit ill

(C) He looks worse than he feels

(D) His feet are a little thick

In this conversation, sick means ill, and a little means a bit. The best answer to this question is therefore answer (B) because answer (B) restates the idea in the second line of the dialogue. Please note that answer (D) is definitely not a correct answer because it contains feet instead of feel and thick instead of sick. These words are similar in sound but not in meaning to the words that you hear on the recording.

Skill 2: NEGATIVES

Negative expressions are very common in listening section. The most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning.

 

Example:
On the recording, you hear:

(woman) Did you get a lot of work done at the library today?

(man) I couldn’t. It wasn’t very quiet there

(narrator) What does the man mean?

In your test book, you read:

(A) The library was noisy

(B) He got a lot done

(C) He couldn‟t quite get to the library today

(D) The library‟s a good place to work because it‟s quite

The correct answer is answer (A). If it was not quiet in the library, this means that it was noisy. Notice that the correct answer uses noisy, the opposite of quiet.

The following chart shows how negatives can be tested on the TOEFL test.

Skill 3: SUGGESTIONS

Suggestions are common in Listening Part A, so you should become familiar with them. The following example shows an expression of a suggestion.

Example :

On the recording, you hear:

(man) I haven’t talked with my parents in a while

(woman) Why don’t you call them now?

(narrator) What does the woman suggest?

In your test book, you read:

(A) Calling off his visit

(B) Talking about his parents

(C) Calling his parents in a while

(D) Phoning his family

 In this example, the expression why don’t is an expression of suggestion, so the woman’s suggestion is to call them. This means that the woman suggests phoning his family. The best answer is therefore answer (D). The following chart lists common expressions that show suggestion.

Skill 4: Passive

It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in Listening Part A.

Example:

On the recording, you hear:

(man) Is that a new chair?

(woman) Yes, we just bought it last night

(Narrator) What does the woman mean?

In this test book, you read:

(A) She brought the chair with her

(B) The chair was lost for a week

(C) The chair was purchased recently

(D) She bought the last chair from the store

In this conversation, the woman uses an active idea, we. . . bought it [ the chair]. The correct answer uses the passive idea the chair was purchased. Therefore, the best answer to the question above is answer (C).

Notes :

1. If the conversation contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement.

2. If the conversation contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement.

 

Skill 5: Who and Where

Both are often used in a brief dialogue with the purpose of attracting the kind of conclusion. In this case the answer is not clearly stated, but must be inferred based on the clauses given in the dialogue. One common type of conclusion in this test section is asking you to determine who the speaker was, by clause in the dialogue.

 1.      WHO 

One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is, based on clues given in the conversation.

Example 1:

On the recording, you hear:

(man) What do you do during your performance?

(woman) I play the piano and sing

(narrator) Who is the woman most likely to be?

In your test book, you hear:

(A) An athlete

(B) A member of the audience

(C) A clerk in a music store

(D) A musician

The clues performances, piano, and sing in the conversation tell you that the woman is probably a musician. Answer (D) is therefore the correct answer.

 2.      WHERE

Another type of conclusion that is common in Listening Part A is to determine where the conversation probably takes place, based on clues given in the conversation.

Example 2:

On the recording, you hear:

(man) I’d like to open an account, please

(woman) What type of account would you like, a checking or savings account?
(narrator) Where does the conversation probably take place?

In your test book, you read:

(A) In a accounting class

(B) In a bank

(C) At a service station

(D) In a market

Exercise

Skill 1 (Restatement)

1. (woman)     : What do you like about your new house?

(man)          : It’s very close to a park.

(narrator)    : What does the man mean?

(A) The house is closed up now.

(B) He parks his car close to his house.

(C) His home is near a park.

(D) He doesn’t really like his new house.

2. (man)          : Mark said some really nice things to me.

(woman)     : He’s very grateful for what you did.

(narrator)    : What does the woman say about Mark?

(A) He did a great job.

(B) He bought a crate full of fruit.

(C) He made a great fool of himself. He’s thankful.

(D) He’s thankful.

3. (woman)     : Sam, you’ve been working at the computer for hours.

(man)          : Yes, and I need to take a break.

(narrator)    : What does the man mean?

(A) The computer’s broken.

(B) He needs to relax for a while.

(C) He should keep working.

(D) He’s broke.

4. (man)          : How was the dance last night?

(woman)     : We had such a good time

(narrator)    : What does the woman mean?

(A) The dance was fun.

(B) It was a good time to dance.

(C) She thinks the man is such a good dancer.

(D) Tonight is the last time to dance.

5. (man)          : Are you ready to leave?

(woman)     : I need about thirty minutes

(narrator)    : What does the woman mean?

(A) She’s quite thirsty.

(B) She’ll be ready in a half hour.

(C) She needs to leave now.

(D) She was ready thirty minutes ago.

6. (woman)     : I’m really having a trouble in psychology class.

(man)          : You should talk with the teacher.

(narrator)    : What does the man mean?

(A) The woman should teach the class herself.

(B) The woman should see a psychiatrist.

(C) It’s a good idea to speak with the instructor.

(D) He would like to discuss psychology with the woman.

7. (man)          : Have you found the a job yet?

(woman)     : I actually started my new job yesterday

(narrator)    : What does the woman mean?

(A) She has a starring role.

(B) She has not found a job yet.

(C) She found the lost dog.

(D) She just began working.

8. (man)          : Do you know why stand want to talk to me?

(woman)     : He need to find someone to share an apartment

(narrator)    : What does the woman say about stand?

(A) He shares everything he has.

(B) He has to find his lost shirt.

(C) He is climbing the stairs to the apartment.

(D) He has to get a roommate.

9. (woman)     : When are you taking your vacation

(man)          : In a full

(narrator)    : What does the man mean?

(A) His vacation is full of activities.

(B) In autumn he’ll have a vacation.

(C) He can’t have a vacation because he suffered a fall.

(D) He’s foolish to take a vacation now.

10. (man)          : Did you enjoyed the book?

(woman)     : It was quiet pleasant to rid

(narrator)    : What does the woman mean?

(A) The book was very enjoyable.

(B) It was unpleasant to get rid of the bugs.

(C) She only reads when it is quiet.

(D) It is pleasant to ride a bike.

Skill 2 (Negatives)

1. (woman) :  You made so many mistakes in this homework.

(man)      :  I wasn’t very careful.

(narrator): What does the man mean?

(A) He was rather careless.

(B) He does not care about mistakes.

(C) He took care of the work at home.

(D) He did not carry the work home.

2. (man)      : Is there a lot of soup? I’m kind of hungry.

(woman) :  Sorry, there’s not a lot.

(narrator): What does the woman mean?

(A) There’s not very much soap.

(B) She doesn’t like soup.

(C) There’s only a little soup.

(D) The man should not be hungry.

3. (woman)  : How was the weather on your trip?

(man)      : There wasn’t a cloud in the sky.

(narrator): What does the man mean?

(A) It was cloudy.

(B) He couldn’t see the sky

(C) It wasn’t very crowded.

(D) There was a lot of sunshine.

4. (woman)  : why were you so late getting here

(man)      : but i wasnt late

(narrator): What does the man mean?

(A) He was on time.

(B) He’s sorry he was late.

(C) He doesn’t know why he was late.

(D) He hasn’t come there lately

5. (man)      : Did you bring the book with you

(woman) :  oh im sorry, i didnt remember to bring it

(narrator): What does the woman mean?

(A) She’s sorry she brought the book.

(B) She remembered to say she was sorry.

(C) She forgot the book.

(D) She didn’t remember the ring.

6. (man)      : Is the baby awake yet?

(woman) :  No she is not

(narrator): What does the woman say about the baby ?

(A) The baby’s nodding off.

(B) The baby’s asleep.

(C) The baby’s on the way home.

(D) The baby’s just waking up.

7. (woman)  : are you going on the trip by your self

(man)      : No im traveling with a large group of people

(narrator): What does the man mean?

(A) He wants to go by himself.

(B) He isn’t going on the trip.

(C) He has a large number of friends.

(D) He isn’t traveling alone.

8. (man)      : do you have time to go to the park for a while

(woman) :  sure im not very busy

(narrator): What does the woman mean?

(A) She does not have time to park the car.

(B) She has some free time.

(C) She has not been to the park in a while.

(D) The park is too wild.

9. (woman)  : that apple looks good

(man)      : it may look good, but its not its not sweet it all

(narrator): What does the man say about the apple?

(A) The apple is good because it’s sweet.

(B) There is an apple in each suite.

(C) The apple doesn’t look good.

(D) The apple is sour.

10. (man)      : i think you should throw that plant out, its looks dead

(woman) :  but im sure its not dead

(narrator): What does the woman mean?

(A) She’s certain the plant’s alive.

(B) She’s not sure what happened to the plant.

(C) She planned to throw it out.

(D) She’s sure the plant should be thrown out.